Bandung, MataViralNews – Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung mengikuti Focus Group Discussion (FGD) terkait persiapan pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung dengan tema “Mitigasi Risiko Proses Pelaksanaan Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah dan Gedung RSUD Kota Bandung” yang berlangsung di Hotel Shakti Bandung, Kamis (23/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, DPRD Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan guna memastikan pembangunan kedua gedung strategis tersebut berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat anggaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, H. Toni Wijaya, S.E., menekankan bahwa forum FGD tidak boleh berhenti pada pembahasan konseptual semata, melainkan harus menghasilkan matriks pemetaan dan mitigasi risiko yang jelas.
“Harapan saya, FGD lanjutan ini tidak berhenti pada diskusi konseptual semata. Forum ini harus menghasilkan Matriks Pemetaan dan Mitigasi Risiko yang jelas, lengkap dengan pembagian peran, langkah antisipasi, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan,” ujar Toni.
FGD tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., Wakil Ketua III DPRD Kota Bandung Rieke Suryaningsih, S.H., serta pimpinan dan anggota Pansus 17 DPRD Kota Bandung.
Menurut Toni, terdapat tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian dalam proses pembangunan, yaitu risiko administrasi dan hukum, risiko teknis dan kualitas pembangunan, serta potensi keterlambatan pekerjaan dan pembengkakan biaya.
Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen perencanaan, proses pengadaan, pelelangan hingga kontrak tahun jamak harus disusun secara cermat untuk menghindari persoalan hukum maupun temuan audit di kemudian hari.
Selain itu, pembangunan Gedung RSUD Kota Bandung dan Gedung Inspektorat Daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi harus mampu menjadi fasilitas pelayanan publik yang memiliki fungsi strategis.
“Oleh karena itu, kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi teknis, aspek lingkungan, serta standar keselamatan harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh dikompromikan hanya demi mengejar target waktu,” tegasnya.
Toni juga menyoroti pentingnya antisipasi sejak dini terhadap berbagai kendala yang berpotensi menyebabkan keterlambatan pekerjaan maupun peningkatan biaya proyek. Menurutnya, semakin cepat risiko dikenali, semakin mudah pula solusi dapat disiapkan.
Dalam kesempatan tersebut, Toni memberikan perhatian khusus terhadap peran perangkat daerah dalam skema pembiayaan tahun jamak (multi-years). Ia menyebut Inspektorat Daerah memiliki posisi strategis sebagai early warning system guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Bandung diharapkan mampu menyiapkan berbagai skenario selama masa transisi pembangunan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa terganggu proses konstruksi.
Toni berharap forum tersebut menjadi ruang kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melahirkan keputusan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Ia menilai fondasi bersama terkait regulasi, dukungan pembiayaan tahun jamak, serta kepastian hukum telah dibangun pada FGD sebelumnya, sehingga kini saatnya fokus pada langkah nyata melalui pemetaan dan mitigasi risiko secara komprehensif.
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh perangkat daerah, akademisi, tenaga ahli, serta seluruh pemangku kepentingan yang kembali hadir pada forum ini. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa pembangunan dua fasilitas strategis ini benar-benar dipersiapkan secara matang, terukur, dan akuntabel,” pungkasnya.
Redaksi MataViralNews
Sumber: Humas DPRD Kota Bandung
