MATAVIRALNEWS.web.id | BANDUNG –10/10/26 Pemerintah Kota Bandung terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan kerja. Langkah ini diarahkan untuk membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus menyiapkan calon pekerja migran Indonesia yang kompeten dan mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dengan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (10/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Farhan menilai Kota Bandung memiliki potensi besar dalam mencetak tenaga kerja terampil. Keberadaan perguruan tinggi, politeknik, sekolah vokasi, serta berbagai lembaga pendidikan dinilai dapat menjadi modal penting untuk mempersiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri di luar negeri.
Menurut Farhan, potensi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal agar masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja, termasuk bagi lulusan pendidikan vokasi dan warga dari keluarga berpenghasilan rendah.
Penguatan pendidikan dan pelatihan kerja diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya menekan angka pengangguran di Kota Bandung.
Sementara itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, menyampaikan bahwa sejumlah negara masih membutuhkan tenaga kerja terampil dari Indonesia. Peluang tersebut terbuka di berbagai bidang, antara lain pengelasan (welder), perawatan lansia (caregiver), manufaktur, dan perhotelan (hospitality).
Beberapa negara yang menjadi tujuan potensial penempatan pekerja migran Indonesia di antaranya Jepang, Korea Selatan, Jerman, serta sejumlah negara Eropa lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, calon pekerja migran perlu dibekali kemampuan bahasa, keterampilan teknis, dan sertifikasi yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan di negara tujuan. Persiapan yang matang menjadi salah satu faktor penting agar tenaga kerja Indonesia mampu memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan maupun negara penerima.
Selain peningkatan kompetensi, aspek legalitas dan perlindungan pekerja migran juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Proses penempatan melalui jalur resmi diperlukan untuk memastikan pekerja memperoleh perlindungan dan akses penanganan apabila menghadapi persoalan selama bekerja di luar negeri.
Pertemuan itu turut membahas pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja yang menawarkan penempatan ke luar negeri. Persyaratan jaminan sosial yang berpotensi memengaruhi keikutsertaan calon peserta dalam program pelatihan juga menjadi salah satu hal yang perlu dikoordinasikan.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bandung bersama perangkat daerah terkait dan tim Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat akan melakukan koordinasi untuk menyelaraskan rancangan nota kesepahaman.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait, mengoptimalkan peran lembaga pendidikan vokasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja di luar negeri
Melalui langkah ini, penyiapan pekerja migran diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga mengutamakan peningkatan kualitas SDM, kepastian prosedur, dan perlindungan hak-hak pekerja Indonesia.
Red HK
