Kab. Bandung-Dayeuhkolot –mataviralNews.web.id/-
Pelaksanaan perdana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD wilayah Pasawahan, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, menuai sorotan tajam. Paket makanan berbuka yang dibagikan kepada siswa dinilai belum mencerminkan konsep “bergizi” sebagaimana yang digaungkan dalam program tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, paket MBG yang diterima siswa hanya berisi satu potong bolu ketan hitam, satu butir telur, satu buah pisang, dua butir kurma, serta kacang kemasan kecil. Tidak terdapat sayuran dan tidak disertai air mineral.
Secara hitungan kasar, paket tersebut memang dapat memenuhi kisaran 450–550 kilokalori, cukup untuk kebutuhan energi berbuka siswa SD. Namun, para pemerhati pendidikan dan wali murid menilai persoalannya bukan sekadar angka kalori.
“Ini lebih terlihat seperti paket takjil sederhana, bukan makan bergizi lengkap. Tidak ada sayur, tidak ada air minum. Padahal anak-anak seharian berpuasa,” ujar salah satu wali murid.
Program MBG semestinya mengacu pada prinsip gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran sebagai sumber serat dan vitamin, buah, serta cairan. Tanpa sayur dan air minum, komposisi tersebut dinilai belum memenuhi standar ideal.
Sorotan juga mengarah pada transparansi anggaran. Publik mempertanyakan berapa sebenarnya anggaran per porsi yang dialokasikan untuk siswa SD, serta bagaimana proses pengadaan menu tersebut.
Jika anggaran mencukupi, mengapa komposisi menu terkesan minimalis? Jika anggaran terbatas, apakah perencanaannya sudah dihitung dengan matang?
Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah seharusnya tidak berhenti pada simbolis pembagian makanan. Lebih dari itu, kualitas, kelengkapan nutrisi, serta pengawasan pelaksanaan menjadi kunci agar tujuan besar program tidak sekadar menjadi slogan.
Pelaksanaan perdana MBG di SD Pasawahan ini menjadi momentum penting bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Kejelasan standar menu, transparansi anggaran, serta mekanisme pengawasan perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Publik menunggu penjelasan resmi dari pihak sekolah maupun dinas terkait mengenai dasar penetapan menu dan jaminan kualitas gizi yang diberikan kepada siswa.
Red
